Tas: Cara Mendapat Nomor Nuptk

Seseorang yang gres menjadi guru sehabis mengetahui bahwa ada yang namanya nomor NUPTK yang dimiliki teman guru lain ditempat bekerja akan bertanya entah dalam pikiran ataupun tanya eksklusif apa sih nomor NUPTK itu?. Bagaimana cara mendaftar dan mendapatkan NUPTK? Terlebih bagi guru honorer atau wiyata bhakti WB yang sudah usang tapi belum mendapatkan NUPTK pastilah ingin segera mendapatkanya. Kami akan share ringkasan dari buku Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang disusun oleh Tim Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Sekretariat Jendral Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 2019. Buku ini revisi 13 Mei 2019 yang didapatkan dari website  http://sdm.data.kemdikbud.go.id/.  
Seseorang yang gres menjadi guru sehabis mengetahui bahwa ada yang namanya  TAS:  Cara Mendapatkan Nomor NUPTK


[Daftar Isi]

Kegunaan NUPTK

NUPTK yaitu abreviasi dari Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan. NUPTK diberikan kepada seluruh PTK baik PNS maupun Non-PNS yang memenuhi persyaratan dan ketentuan. NUPTK merupakan Nomor Identitas yang resmi untuk keperluan identifikasi dalam banyak sekali pelaksanaan kegiatan dan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan dalam rangka peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. NUPTK diberikan kepada Tenaga Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan jalur formal maupun non formal di seluruh jenis dan jenjang pendidikan yang ada.

Langkah-langkah Pengajuan dan Penerbitan NUPTK


  1. PTK mengajukan penerbitan NUPTK ke Satuan Pendidikan dengan melengkapi persyaratan dalam bentuk file elektronik (hasil scan). 
  2. Satuan Pendidikan mengajukan penerbitan NUPTK melalui aplikasi verval PTK dengan melengkapi semua persyaratan yang masih berlaku sesuai dengan apa yang telah ditentukan.
  3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi mendapatkan pengajuan penerbitan NUPTK dari sekolah dalam aplikasi verval PTK dengan melaksanakan investigasi berkas persyaratan dalam file elektronik, dalam hal keaslian cap dan tanda tangan, keaslian hasil legalisir (untuk ijazah jikalau tidak ada berkas yang asli, maka sanggup diganti dengan SK pengganti ijazah), serta masa berlaku berkas. Apabila semua persyaratan terpenuhi dan masih berlaku diteruskan (di-approve),kalau tidak sesuai dikembalikan (ditolak).
  4. LPMP mendapatkan pengajuan penerbitan NUPTK dalam aplikasi verval PTK dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi dengan mengusut persyaratan dalam file elektronik. BPKLN mendapatkan pengajuan penerbitan NUPTK dari satuan pendidikan Indonesia di luar negeri. Apabila semua persyaratan terpenuhi dan masih berlaku pegajuan diteruskan (di-approve), kalau tidak sesuai dikembalikan (ditolak).
  5. PDSPK mendapatkan pengajuan penerbitan NUPTK dari satuan pendidikan yang sudah di-approve oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/ Provinsi dan LPMP/BPKLN melalui verval PTK, dengan mengusut semua kelengkapan dan masa berlaku berkas, dan kondisi dikala ini terdata di Dapodik. Apabila semua persyaratan terpenuhi dan masih berlaku, serta terdata di Dapodik sebagai guru aktif (memiliki rombel), maka pengajuan sah dan NUPTK diterbitkan, kalau tidak sesuai di kembalikan (ditolak). Pengajuan NUPTK yang dilakukan tolak SK di PDSPK tidak melalui mekanisme pengajuan NUPTK dari awal, tetapi satuan pendidikan cukup meng-upload SK yang diminta dan eksklusif masuk di antrian PDSPK.

Catatan: setiap penolakan dari masing-masing tingkatan harus dilengkapi dengan catatan yang mengambarkan letak kesalahan dan menunjukkan solusi yang benar dan jelas.

Persyaratan NUPTK:


  1. PTK terdata dalam pangkalan data Dapodik dan mempunyai rombongan belajar.
  2. Belum mempunyai NUPTK.
  3. Bertugas di satuan pendidikan yang mempunyai NPSN;
  4. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  5. Ijazah dari pendidikan dasar hingga dengan pendidikan terakhir;
  6. Bukti mempunyai kualifikasi akademik paling rendah diploma IV (D-IV) atau strata 1 (S-1) bagi Pendidik pada Satuan Pendidikan Formal;
  7. Bagi yang berstatus CPNS/PNS melampirkan: Surat Keputusan (SK) pengangkatan CPNS/PNS; dan atau Surat Keputusan (SK) Penugasandari Dinas Pendidikan;
  8. Surat keputusan pengangkatan/penugasan dari Kepala Dinas Pendidikan bagi yang berstatus bukan PNS yang bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. 
  9. Bagi yang berstatus bukan PNS pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat telah bertugas paling sedikit selama 2 (dua) tahun secara terus menerus yang dibuktikan melalui surat keputusan pengangkatan dari ketua yayasan atau tubuh aturan lainnya dan SK Penugasan/pembagian jam mengajar dari kepala sekolah/kepala yayasan.


Untuk lebih lengkap silahkan pelajari buku pendoman.
[download: Juklak / Juknis NUPTK Tahun 2019]

Download juga: Buku Tanya Jawab Seputar Pembinaan Guru Lengkap

Lihat: Cara Praktis Scan Dokumen Menggunakan Paint

Tingkat keberhasilan pelaksanaan verifikasi dan validasi akan tergantung dari sejauh mana masing-masing pihak (Satuan Pendidikan, Dinas Pendidikan, LPMP/BPKLN, PDSPK) sanggup menjalankan mekanisme yang benar dan tentunya komunikasi yang intensif diantara pihakpihak yang ada. Adapun ruang lingkup pelaksanaan terletak pada pihak-pihak terkait mengingat pelaksanaan verval ada di masing-masing tingkatan/pihak.

Penutup
Demikianlah yang sanggup kami sampaikan wacana Cara Mendapatkan Nomor NUPTK yang bersumber dari Juklak NUPTK 2019 memakai aplikasi verval PTK, biar bermanfaat

Sumberhttp://sdm.data.kemdikbud.go.id/

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel