Tas: Samakan Persepsi Istilah Sensus Bmd

Penyamaan persepsi dalam kegiatan sensus BMD penting dilakukan biar sanggup berjalan dengan baik dan lancar. Salahsatu cara yang paling penting yakni memahami istilah-istilah yang ada dalam Kegiatan Sensus Barang Milik Daerah (BMD).
penting dilakukan biar sanggup berjalan dengan baik dan lancar TAS:  Samakan Persepsi Istilah Sensus BMD

Pada kesempatan ini saya akan share beberapa istilah yang bersumber dari suatu perbub. Dikarenakan peraturan Bupati (perbub) ini dalam bentuk scanan maka saya harus ketik ulang, hehe tidak mengapa ini juga sekalian saya belajar. Karena dengan mengetik ulang sekaligus otomatis ikut membaca kan? Sebelum saaya lanjut tidak semua saya ketik ulang beberapa saya coba ringkas.

Bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan barng milik kawasan yang tertib, efektif dan optimal serta mendapatkan data yang akurat dan akuntabel, perlu dilakukan inventarisasi/ sensus barang milik kawasan sebagai baikan dari rangkaian penatausahaan barang milik kawasan paling sedikit satu kali dalam 5 (lima) tahun.

Istilah-istilah dalam sensus BMD


  1. Pemerintah Daerah dalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang penjadi kewenangan kawasan otonom.
  2. Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BMD, yakni sebua barang yang dibeli atau diperolah atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perilehan lainya yang sah.
  3. Pengeloa Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut Pengelola Barang, yakni pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan aliran serta melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
  4. Pembnantu Pengelola Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut Pembantu Pengelola Barang yakni Kepala Perangkat Daerah yang memiliki tugas, fungsi, dan tanggug jswab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaaan BMD yang ada pada Perangkat Daerah.
  5. Pengguna Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut Pengguna Barang, yakni pejabat pemegang kewenangan pengguaan Barang Milik Daerah.
  6. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut Kuasa Pengguna Barang, yakni Kepala Unit Kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk memakai Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaanya dengan sebaik-baiknya.
  7. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD).
  8. Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah (P2AD).
  9. Unit Pelaksana Teknis (UPT) yakni unit pelaksana kiprah tekins pada Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
  10. Unit Kerja yakni bab dari Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program
  11. Sistem Informasi Manajeman Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) yakni kegiatan aplikasi komputer yang digunakan sebagai pedola data Barang Milik Daerah dan aset Pemerintah Daerah.
  12. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP), yakni aset yang masih dalam proses pengerjaan yang meliputi tanah, peralatan dan mensin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainya, yang proses penrolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.
  13. Buku Induk Inventaris (BII), yakni buku induk yang merupakan gabungan/kompilasi dari buku inventaris.
  14.  Buku Inventaris (BI), yakni himpunan catatan data teknis dan administratif yang diperolah dari catatan kartu barang inventarisebagai hasil sesnus di tiap-tiap Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara serentak pada waktu tertentu.
  15. Kartu Inventaris Barang, yang selanjutnya disingkat KIB, yakni kartu untuk mencatat barang-barang inventaris secara tersebdiri atau kumpulan/kolektif yang dilengkapi dengan data asal, volume, kapasitas, merk, tipe, nilai / harga dan data lain mengenai barang tersebut, yang dibutuhkan untuk inventarisasi maupun tujuan lain dan dipergunakan selama barang itu belum dihapuskan.
  16. Kartu Inventaris Ruangan (KIR), yakni kartu untuk mencatat barang-barang inventaris yang ada dalam ruangan kerja.
  17. Kertas Kerja Penilaian (KKP), yakni kertas kerja yang digunakan oleh Penilai untuk melaksanakan penilaian hasil Sensus barang Milik Daerah yang nilainya 0 nol, atau belum diketahui.
  18. Pengelolaan Barang Milik Daerah yakni keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtahanan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.
  19. Pemanfaatan yakni pendayagunaan BMD yang tidak digunaakan untuk tugoksi atau optimalisasi BMD dengan tidak pengubah status kepemilikan.
  20. Pengamanan dalah kegiatan atau tindakan pengendalian untuk pengurusan BMD dalam bentuk fisik,administrasi, dan tindakan uoaya buku.
  21. Pemeliharaan yakni kegiatan atau tindakan yang dilakukan biar BMD selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
  22. Pemindahtangan yakni pengalian kepemilikan BMD
  23. Sewa yakni pemanfaatan BMD oleh pikah lain dalam jangka waktu tertentu dengan mendapatkan imbalan uang tunai.
  24. Pinjam Pakai yakni penyerahan penggunaan barang antara pemerintah sentra dengan pemerintah daerah.
  25. Bangun Guna Serah yakni pemanfaatan Barang Milik Darah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendidikan bangunan dan/sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah berserta bangunan dan/sarana berikut fasilitasnya sesudah janga waktu tersebut berakhir kepada pengelola barang.
  26. Hibah yakni pengaluan kepemilikan barang dari pemerinth sentra kepada Pemerintah Daerah, dari Pemda kepda pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, atau dari Pemda kepada Pihak lain, tanpa memperolah penggantian.
  27. Pemusnahan adalah tidakan memusnahakan fisik dan/atau kegunaan Barang Milik Daerah.
  28. Penghapusan yakni tindakan menghapus Barang Milik Daerah dari daftar Barang Milik Darah dengan menerbitkan keputusan dari pejabat berwenang untuk membebaskan Pengeloa Barang Pengguna Barang dan/kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab manajemen dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
  29. Penatausahaan yakni rangkaian kegiatan meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  30. Inventarisasi yakni kegiatan untuk melaksanakan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMD.
  31. Rumah Negara yakni bangunan yang dimilik Pemda dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pelatihan keluarga serta menunjang pelaksanaan kiprah pejabat dan/atau aparatur sipil negara Pemerintah Daerah.
  32. Kodefikasi yakni pertolongan pengkodeaan barang pada setiap barang inventaris milik Pemda yang menyatakan arahan lokasi dan arahan barang.
  33. Kode Batang Barcode, yakni susunan gari cetak vertikal hitam pitih dengan lebar berbeda untuk menyimpan data-sata spesifik, serperti nama barang, arahan barang, nomor egister, tahun perolehan, dan lain-lain sehingga sistem komputer sanggup mengidentifikasi dengan gampang gosip yang dikodekan dalam arahan batang.
  34. Sensus Barang Milik Dearah yakni keigiatan yang dilaksanakan Pemerintah Dearah untuk mendapatkan data Barang Milik Daerah yang benar, akurat, dan sanggup dipertanggungjawabkan.
  35. Panitia Sensus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Panitia Sensus, yakni panitia yang bertugas menyususn petunjuk teknis pelaksanaan sensus BMD, mengkoordinir, mengevaluasi, menganalisis, serta menindalkanjuti hasil sensus BMD.
  36. Tim Sensus BMD, yakni tim yang bertugas untuk melaksanakan iventarisasi BMD di lingkunan Perangkat Dearah/UPT/Unit Kerja/Sekolah.
  37. Tim Verifikasi Hasil Sensus BMD yakni tim yang bertugas  melaksanakan proses verifikasi kebenaran atas data BMD yang telah disensus oleh TIm Sensus BMD.
  38. Koordinator Pelaksana Sensus BMD, yakni personol yang bertugas dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan sensus BMD di Perangkat Daerah / UPT/ Unit Kerja / Sekolah.
  39. Sekolah yakni Taman Kanak-Kanank, Sekolah Dasar, SMP di lingkungan Pemerintah Daerah.
  40. Tim Penilai yakni tim yang tertugas untuk menilai hasil Sensus BMD yang harganya 0 (nol)
  41. Pihak lain yakni pihak selai  Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Baca Juga:
1. Laporan Belanja Modal / Barang Modal
2. Cara Mengisi Kertas Kerja Inventaris (KKI)
3. Kegiatan Sensus BMD

Demikiamlah perihal istilah-istilah yang ada pada sensus BMD, beberapa saya potong dari teks aslinya sehingga sangat mungkin susunan kalimatnya menjadi tidak baku/resmi. Atas perhatian dan koreksinya kami mengucapkan terima kasih.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel