Skb Cpns 2020 : Kedudukan, Peran, Hak Dan Kewajiban, Dan Isyarat Etik Asn | Bahan Latsar

Kedudukan ASN


Manajemen ASN ialah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang professional, mempunyai nilai dasar, watak profesi, bebas dari intervensi politik, higienis dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga dibutuhkan biar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil Negara yang unggul selaras dengan perkembangan jaman.

Kedudukan atau status jabatan PNS dalam system birokrasi selama ini dianggap belum tepat untuk membuat birokrasi yang professional. Untuk sanggup membangun profesionalitas birokrasi, maka konsep yang dibangun dalam UU ASN tersebut harus jelas.

Berikut beberapa konsep yang ada dalam UU No. 5 Tahun 2014 perihal Aparatur Sipil Negara.
Berdasarkan jenisnya, Pegawai ASN terdiri atas:


  1. Pegawai Negeri Sipil (PNS); dan
  2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 

PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, mempunyai nomor induk pegawai secara nasional.

Sedangkan PPPK ialah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian menurut perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melakukan kiprah pemerintahan.

Dengan kehadiran PPPK tersebut dalam administrasi ASN, menegaskan bahwa tidak semua pegawai yang bekerja untuk pemerintah harus berstatus PNS, namun sanggup berstatus sebagai pegawai kontrak dengan jangka waktu tertentu. Hal ini bertujuan untuk membuat budaya

kerja gres menumbuhkan suasana kompetensi di kalangan birokrasi yang berbasis pada kinerja.
Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari dampak dan intervensi semua golongan dan partai politik.

Pegawai ASN dihentikan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Selain untuk menjauhkan birokrasi dari dampak partai politik, hal ini dimaksudkan untuk menjamin keutuhan, kekompakan dan persatuan ASN, serta sanggup memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada kiprah yang dibebankan kepadanya.

Oleh alasannya ialah itu dalam training karier pegawai ASN, khususnya di kawasan dilakukan oleh pejabat berwenang yaitu pejabat karier tertinggi.

Kedudukan ASN berada di pusat, daerah, dan luar negeri. Namun demikian pegawai ASN merupakan satu kesatuan. Kesatuan bagi ASN ini sangat penting, mengingat dengan adanya desentralisasi dan otonomi daerah, sering terjadi adanya gosip putra kawasan yang hampir terjadi dimana-mana sehingga perkembangan birokrasi menjadi stagnan di daerah-daerah. Kondisi tersebut merupakan bahaya bagi kesatuan bangsa.

Peran ASN

Untuk menjalankan kedudukannya tersebut, maka Pegawai ASN berfungsi sebagai berikut:

  1. Pelaksana kebijakan publik;
  2. Pelayan publik; dan
  3. Perekat dan pemersatu bangsa 


Selanjutnya Pegawai ASN bertugas:

  1. Melaksanakan kebijakan yang dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  2. Memberikan pelayanan public yang professional dan berkualitas, dan
  3. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Selanjutnya peran dari Pegawai ASN: perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan kiprah umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang professional, bebas dari intervensi politik, serta higienis dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

ASN berfungsi, bertugas dan berperan untuk melakukan kebijakan yang dibentuk oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu ASN harus mengutamakan kepentingan publik dan masyarakat luas dalam menjalankan

fungsi dan tugasnya tersebut. Harus mengutamakan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik.

ASN berfungsi, bertugas dan berperan untuk memperlihatkan pelayanan publik yang professional dan berkualitas. Pelayanan publik merupakan aktivitas dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warganegara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik dengan tujuan kepuasan pelanggan.

Oleh alasannya ialah itu ASN dituntut untuk professional dalam memperlihatkan pelayanan kepada masyarakat.
ASN berfungsi, bertugas dan berperan untuk mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

ASN senantiasa dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah. ASN senantiasa menjunjung tinggi martabat ASN serta senantiasa mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan diri sendiri, seseorang dan golongan.

Dalam UU ASN disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan dan kebijakan administrasi ASN, salah satu diantaranya asas persatuan dan kesatuan. ASN harus senantiasa mengutamakan dan mementingkan persatuan dan kesatuan bangsa (Kepentingan bangsa dan Negara di atas segalanya).

Hak dan Kewajiban ASN

Hak ialah suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum, suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, baik langsung maupun umum. Dapat diartikan bahwa hak ialah sesuatu yang patut atau layak diterima.

Agar sanggup melakukan kiprah dan tanggung jawabnya dengan baik sanggup meningkatkan produktivitas, menjamin kesejahteraan ASN dan akuntabel, maka setiap ASN diberikan hak.

Hak PNS dan PPPK yang diatur dalam UU ASN sebagai berikut
PNS berhak memperoleh:

  1. gaji, tunjangan, dan fasilitas;
  2. cuti;
  3. jaminan pensiun dan jaminan hari tua;
  4. perlindungan; dan
  5. pengembangan kompetensi 

Sedangkan PPPK berhak memperoleh:

  1. gaji dan tunjangan;
  2. cuti;
  3. perlindungan; dan
  4. pengembangan kompetensi


Selain hak sebagaimana disebutkan di atas, menurut pasal 70 UU ASN disebutkan bahwa Setiap Pegawai ASN mempunyai hak dan kesempatan untuk menyebarkan kompetensi.

Berdasarkan Pasal 92 UU ASN Pemerintah juga wajib memperlihatkan proteksi berupa:
1) jaminan kesehatan;
2) jaminan kecelakaan kerja;
3) jaminan kematian; dan
4) bantuan hukum.

Sedangkan kewajiban ialah suatu beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual. Dengan kata lain kewajiban ialah sesuatu yang sepatutnya diberikan. Kewajiban pegawai ASN yang disebutkan dalam UU ASN adalah:


  1. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
  2. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
  3. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
  4. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
  6. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
  7. menyimpan diam-diam jabatan dan hanya sanggup mengemukakan diam-diam jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  8. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.


Kode Etik dan Kode Perilaku ASN

Dalam UU ASN disebutkan bahwa ASN sebagai profesi berlandaskan pada instruksi etik dan instruksi perilaku. Kode etik dan instruksi sikap ASN bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN.
Kode etik dan instruksi sikap berisi pengaturan sikap biar Pegawai ASN:


  1. melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggungjawab, dan berintegritas tinggi;
  2. melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;
  3. melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
  4. melaksnakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  5. melaksnakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang Berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan watak pemerintahan;
  6. menjaga kerahasian yang menyangkut kebijakan Negara;
  7. menggunakan kekayaan dan barang milik Negara secara bertanggungjawab, efektif, dan efisien;
  8. menjaga biar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melakukan tugasnya;
  9. memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
  10. tidak menyalahgunakan informasi intern Negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk menerima atau mencari laba atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
  11. memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN; dan
  12. melaksanakan ketentuan peraturan perundang- permintaan mengenai disiplin Pegawai ASN.


Kode etik dan instruksi sikap yang diatur dalam UU ini menjadi teladan bagi para ASN dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintah. Fungsi instruksi etik dan instruksi sikap ini sangat penting dalam birokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan. Fungsi tersebut, antara lain:

  1. Sebagai pedoman, panduan birokrasi public/aparatur sipil negara dalam menjalankan kiprah dan kewanangan biar tindakannya dinilai baik.
  2. Sebagai standar evaluasi sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi public/aparatur sipil negara dalam menjalankan kiprah dan kewenangannya


Etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi abdnegara birokrasi dalam menjalankan kiprah pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan priabdi, kelompok dan organisasinya. Etika diarahkan pada kebijakan yang benar-benar mengutamakan kepentingan masyarakat luas

Demikianlah ulasan mengenai Kedudukan, Peran, Hak dan Kewajiban, dan Kode Etik ASN | Materi LATSAR,  Semoga bermanfaat bagi para pembaca blog ini !

Disarikan dari : Modul Pelatihan Dasar Calon PNS

TIM PENGARAH SUBSTANSI:
1. Dr. Adi Suryanto, M.Si
2. Dr. Muhammad Idris, M.Si

TIM PENULIS MODUL:
1. Dra. Elly Fatimah, M.Si
2. Erna Irawati, S.Sos., M.Pol.Adm

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel